EKONOMI MAKRO

JAKARTA: Kendati jumlah stimulus dipangkas separuh, pemerintah optimistis kebijakan insentif ini mampu menekan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,53% dari jumlah penduduk

Menteri Keuangan merangkap Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlambatan ekonomi global berpotensi mendongkrak angka pengangguran tahun ini ke level 8,87%.

Namun, dengan adanya stimulus ekonomi senilai Rp27,5 triliun yang disediakan pemerintah, langkah ini mampu meredam lonjakan tersebut sehingga angka pengangguran terbuka mampu dijaga di level 8,34%. (lihat grafis)

“Tanpa adanya krisis ekonomi seharusnya ada koreksi ke atas terhadap target kemiskinan, begitu juga pengangguran. Pengangguran [seharusnya ] bisa turun menjadi 7,44%, tapi kalau pemerintah tidak cukup bagus bisa naik lagi ke 9%,” jelas dia, kemarin.

Setelah menurunkan jumlah stimulus fiskal, lanjut Menkeu, pemerintah menetapkan tiga bentuk stimulus.

Ketiga bentuk stimulus tersebut adalah bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP), pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP).

Skema PPh DTP merupakan perluasan bentuk stimulus yang dinilai lebih tepat daripada PPN DTP untuk bahan baku bagi 17 sektor industri.

“Dari Rp12,5 triliun kami sudah pastikan Rp2,5 triliun untuk BM DTP. Karena tidak semua sektor bisa dikasih PPN DTP, alokasi Rp10 triliun dicarikan cara lain yakni dengan PPh DTP,” katanya dalam acara perkenalan pengurus Kadin Indonesia 2008-2013, kemarin.

Sebelumnya, pemerintah merevisi jumlah sektor/komoditas usaha penerima fasilitas PPN DTP dari 17 sektor menjadi 3 sektor yang hanya diberikan kepada industri minyak goreng, panas bumi, dan bahan bakar nabati.

Kendati dicoret dalam perolehan PPN DTP, menurut Menkeu, ke-14 sektor usaha tersebut tetap mendapatkan stimulus fiskal dalam bentuk PPh DTP, yang mencakup PPh 21dan PPh 25. “Insentif ini juga bisa meringankan cashflow perusahaan,” katanya.

Menkeu menambahkan PPN DTP ternyata tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaannya baik di tingkat pengusaha maupun di Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu, pemerintah memutuskan memberikan PPh DTP yang terdiri dari PPh 25 dan PPh 21.

Stimulus PPh 25, katanya, berarti pajak untuk perusahaan akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan PPh 21 merupakan pajak untuk pegawai perusahaan. “PPh ditanggung untuk karyawan, tapi tidak untuk level manajer, CEO dan para direksi,” katanya.

Sudah dibahas

Wakil Ketua Umum Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Haryadi Sukamdani menerangkan setelah dibicarakan dengan berbagai sektor industri, mayoritas asosiasi justru keberatan dengan penerapan insentif PPN DTP untuk bahan baku dan produk antara.

“Kesimpulannya, menurut Kadin PPN DTP tidak efektif untuk bahan baku dan produk jadi. Itu justru akan bermasalah.”

Menurut dia, insentif PPN DTP hanya efektif diterapkan untuk produk akhir yang berhubungan langsung dengan konsumen. Atas dasar itu, Kadin menuntut beberapa stimulus tambahan untuk menggantikan sektor-sektor lain yang dicoret dari daftar penerima PPN DTP.

Beberapa usulan tersebut a.l. insentif PPN DTP untuk jasa konstruksi, penurunan PPh 25 dari 28% menjadi 25%, kelonggaran KITE, tambahan anggaran belanja untuk sektor pariwisata, penanganan pasar, hingga penghapusan tarif multiguna dan dayamax plus.

Haryadi menjelaskan rencana pemerintah untuk mengganti insentif PPN DTP untuk bahan baku dan produk antara dengan penundaan PPh 21 dan 25 akan lebih bermanfaat.

Pasalnya, penundaan PPh 21 dan 25 akan mengurangi beban arus kas perusahaan.

Dari Padang, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan pemberian stimulus bertujuan menjaga daya saing industri nasional menghadapi krisis finansial global dan mempertahankan daya beli masyarakat.

“Total yang kami usulkan ada 17 sektor, memang walaupun pembahasannya demikian, tapi belum final. Ada berbagai sudut pandang yang menghendaki agar berdampak pada harga akhir, misalnya pada minyak goreng.”

Menurutnya, pemberian PPN DTP pada produk akan menurunkan harga akhir sehingga memperkuat daya beli. Pemikiran lainnya, pemberian PPN DTP pada bahan baku akan mendorong kegiatan sektor industri. (15/16) (siti.munawaroh@bisnis.co.id/yusuf. waluyo@bisnis.co.id)

Oleh Siti Munawaroh & Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s